Sat. May 8th, 2021

APDESI Takalar Apresiasi Keinginan Bupati Takalar Terkait Penghapusan Pajak Penerangan Jalan

2 min read

CORONGBERITA.COM. TAKALAR – Bupati Takalar, Syamsari Kitta mengusulkan penghapusan pajak penerangan jalan umum (PJU). Ia menilai, pajak yang ditarik dari masyarakat tersebut tidak efektif. Terlebih lagi, solar cell sudah digunakan di beberapa tempat.

“Pajak PJU yang dibebankan kepada masyarakat itu sebaiknya dihapus saja karena sudah ada sumber daya solar cell yang sudah kita gunakan di beberapa tempat, ke depan kita akan gunakan solar cell lebih masif lagi,” ungkap Syamsari, Rabu (28/4/2021).

Atas usulan ini, Ketua DPC APDESI kabupaten Takalar Wahyudin Mapparenta memberikan apresiasi yang sangat tinggi. “Luar biasa apa yang diusulkan oleh Pak Bupati terkait penghapusan Pajak Penerangan Jalan Umum di Takalar. Kalau ini betul terealisasi maka Takalar mungkin menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak membebankan warganya membayar pajak penerangan jalan seperti yang tertuang dalam rekening listrik warga” Ungkap Wawan sapaan akrabnya.

Apa yang ingin dilakukan oleh Bupati Takalar tentu menjadi berkah yang luar biasa bagi masyarakat Takalar. Hal ini akan meringankan beban warga setiap bulan disetiap pembayaran listriknya. ” Masyarakat Takalar tentu akan sangat terbantu. Ada keringanan beban ekonomi terkait pembayaran listrik setiap bulannya. Hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah kepada segenap masyarakat Takalar” Tambah Wahyudin.

Selain itu APDESI juga mendukung keinginan Pemda untuk berhenti bekerjasama dengan PLN terkait penerangan jalan umum di Takalar “Kami dukung pemda untuk menghadirkan lampu jalan dari sumber listrik tenaga surya. Tidak usah dari PLN. PLN ini terkesan cuma menjadikan Pemda sebagai perantara mengambil dana pajak penerangan jalan dari masyarakat yang dibayarkan setiap bulannya. Waktu kami aksi dikantor mereka secara nyata mereka memberikan data pemakaian listrik hanya diangka 100 juta rupiah lebih setiap bulannya sedangkan hampir 500 juta rupiah hanyak dalam bentuk pembayaran abonemen. Ribuan tiang listrik yang tidak menyala PLN minta untuk tetap dibayarkan. Ini kan namanya pembodohan dan kami duga ada tindakan perampokan uang rakyat. Masa tiang listrik yang tidak menyala, tidak dialiri listrik tapi tetap dibayar penuh. Itu model apa namanya? ” Sesal Wahyudin

Wahyudin menuturkan bahwa PLN juga berupaya untuk menggiring opini publik secara sesat. “PLN ini mencoba berlindung dibalik Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah sangat lama. Perjanjian ini sangat berpotensi merugikan keuangan negara. PLN ini kan penjual listrik, berapa pemakaian seharusnya sebegitu juga yang dibayar. Ini tidak terjadi di Takalar, tiang listrik yang matipun tetap minta dibayar penuh oleh PLN walaupun tidak ada pemakaian listrik di tiang lampu itu. Pantas saja pemda tidak mau bayar, PLN sangat tidak transparan dalam penggunaan listrik penerangan jalan umum” Tutup wawan yang juga Mantan Ketua Umum PB HIPERMATA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.